Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu
Senin, 22 November 2010 | 21:29 WIB
M.LATIEF/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Kesempatan untuk pengembangan diri para guru juga lebih dititikberatkan pada guru-guru pegawai negeri sipil (PNS). "Pemerintah tidak bisa begitu saja melupakan peran sekolah swasta di negeri ini. Ketika banyak sekolah swasta yang butuh dukungan, pemerintah harus turun tangan. Tetapi ini tidak terjadi," kata Darmaningtyas, pengurus Majelis Luhur Perguruan Tamansiswa, di Jakarta, Senin (22/11/2010).
Pemerintah, ujar Darmaningtyas, tidak boleh menutup pada pada sekolah-sekolah swasta kecil atau gurem yang melayani anak-anak dari keluarga tidak mampu. "Kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh membantu sekolah swasta kecil atau pinggiran, berarti pemerintah telah sangat diskriminatif pada anak-anak bangsa lainnya yang juga berhak menyelesaikan pendidikan dasar berkualitas," kata Darmaningtyas.
Menurut Darmaningtyas, yang juga bergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar Untuk Anak Bangsa, peran sekolah-sekolah swasta kini diabaikan dan tidak ada keberpihakan pada sekolah swasta yang kontribusinya luar biasa bagi negeri ini.
Darmaningtyas mengatakan, kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD dan SMP swasta tergantung political will dari pemerintah daerah. Untuk memperoleh BOS tidak mudah, bahkan dana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah siswa di sekolah swasta.
"Padahal, sekolah itu butuh karena memang kemampuan terbatas. Apalagi sekolah swasta yang melayani anak-anak dari keluarga tidak mampu," kata Darmaningtyas.
Kesempatan untuk pengembangan diri para guru juga lebih dititikberatkan pada guru-guru pegawai negeri sipil (PNS). Demikian juga dengan jatah sertifikasi guru, pemerintah memberikan porsi yang kecil bagi guru swasta dibandingkan guru PNS.
0 komentar:
Post a Comment