Logika Harga Barang

Drama politik bbm setidaknya telah diketahui bersama, bahwa harga bbm yang diusulkan oleh pemerintah urung terjadi mulai april. Ini terjadi karena sidang paripurna DPR yang dramatis telah mementahkan keinginan pemerintah bersama Partai Demokrat. Sebenarnya, di dalam pemerintah, tidak hanya diisi oleh unsur PD saja, tetapi ada beberapa partai lain. Apa boleh buat, PD hanya didukung penuh oleh PKB dan PAN, adapun Golkar dan PKS nampaknya punya kalkulasi politik tersendiri. Jadilah, harga bbm digantung dengan mekanisme pasar.
Kok bisa, ya, sebab sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN 2012, harga bbm bersubsidi tidak bisa dinaikkan, kecuali ada peningkatan harga minyak dunia 15% selama 6 bulan berturut-turut dari asumsi APBN. Maksud gampangnya, pemerintah bisa menaikkan harga bbm sesuai keinginan mereka jika harga minyak dunia mengalami kenaikan 15% 6 bulan kedepan tanpa menunggu persetujuan DPR! Ah... lupakan saja.
Apa boleh buat. beberapa minggu sebelum rencana penakan bbm tersebut dipaipurnakan DPR, harga-harga kebutuha poko sudah terlanjur merangka naik. Nampaknya dari sekian komoditas, sembago merupakan produk paling sensitif dengan isyu-isyu sensitif yang beredar, terutama isyu-isyu kenaikan harga bbm.
Baru rencana saja sudah langsung naik tahap pertama, kalau benar-benar naik akan diikuti kenaikan harga barang tahap kedua.
Nah... kalau sudah terlanjur naik, tetapi bbm tidak jadi naik? bisa kita pastika harga-harga tersebut tidak mau turun. Nampaknya harga barang sudah ikut-ikutan dengan logika kekuasaan. Kalau sudah terlanjur naik, pasti tidak mau turun.
Apa boleh buat....