Pro Kontra Penyatuan Zona Waktu Indonesia

JAKARTA- Wacana penyatuan zona waktu di Indonesia menjadi GMT+8 atau menjadi hanya Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) memiliki banyak keuntungan. Dampak penyatuan waktu menguntungkan dari aspek ekonomi, sistem pendidikan dan kesempatan kerja.
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) bahkan mengusulkan 28 Oktober 2012 menjadi dimulainya penyaturan waktu tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI, Edib Muslim dalam seminar di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (25/5/2012).
“Zona waktu adalah berdimensi kepada persaingan strategi global. Zona waktu itu harus dimulai 28 Oktober 2012, kalau tidak Indonesia akan kalah,” katanya.
Kenapa 28 Oktober menjadi pilihan KP3EI, karena berbarengan dengan hari bersejarah yakni Hari Sumpah Pemuda. Alasan kedua, pada tanggal 28 Oktober 2012 tepat di hari Minggu dan dianggap memiliki beban lebih kecil dibandingkan hari-hari lain.
Penyatuan waktu antara Indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat mengangkat 20% PDB Indonesia. Sebab ada angkatan kerja berjumlah 190 juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama.
Indonesia sering kalah dengan negara lain dalam hal transaksi bisnis. Seperti jadwal terbang Garuda yang satu jam lebih lambat dari maskapai lain, karena perbedaan waktu tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga kalah satu jam dengan bursa efek di Hong Kong, dan Shanghai China.
Sementara transsaksi di Bank Indonesia (BI), para pelaku pasar uang di Papua dan Maluku tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling bertransaksi dengan pelaku pasar di daerah Indonesia Barat. Karena pusat bursa efek dan perbankan berada di wilayah Barat, pelaku bisnis Papua dan Maluku harus merelakan waktunya terbuang dua jam secara percuma menunggu lapak transaksi.

Namun demikian, ada perbedaan pendapat yang juga harus kita dengar.
Jakarta, ANTARA Jateng - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyatuan zona waktu di Indonesia adalah langkah yang keliru dan akan mengorbankan 200 juta jiwa masyarakat Indonesia.
Menurut Kalla, di Jakarta, Selasa, penyatuan zona waktu di Indonesia menjadi GMT + 8 (Waktu Indonesia bagian Tengah) yang diwacanakan pemerintah tersebut, akan membuat penduduk di Indonesia bagian timur dan barat mengubah pola hidupnya secara drastis.
Kalla mengatakan zona waktu itu menyesuaikan keseimbangan alam. Berdasarkan letak geografis Indonesia, dengan rentang panjang wilayah mencapai sekitar 5.000 kilometer, maka sangat tidak logis untuk menyatukan zona waktu.
"Di seluruh dunia, tidak ada negara dengan rentang panjangnya 5.000 km memiliki satu zona waktu, kecuali hanya China, itu pun karena keputusan partai komunis China pada 1949 untuk mengontrol kekuasannya, jadi alasan politik kekuasaan," katanya.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang memiliki hingga sembilan zona waktu dan enam diantaranya berada di wilayah daratan termasuk Alaska. Begitu pula dengan Australia yang memiliki tiga zona waktu.
Selain itu, katanya, tidak benar bahwa penyatuan zona waktu itu akan membuat suatu negara lebih produktif.
"Apakah AS tidak produktif, Australia tidak produktif ?, produktifitas itu tidak ada hubungannya dengan zona waktu, itu ngawur," katanya.